ROHIL - (detikcontrolnews.com) "Mantan Penjabat (Pj) Penghulu Balam Jay Emi Puji.A.MKep kini terbentur masalah hukum dikejaksaan Tinggi (Kajati) Riau terkait pengunaan anggaran Apbdkep tahun 2023 senilai Rp 631.234.025 di kepenghuluan Balai jaya kabupaten Rokan Hilir (Riau).
Contoh nyata, menempatkan seseorang pada jabatan yang bukan bidangnya. Emi yang berlatar belakang dibidang Pendidikan Kesehatan (kebidanan/keperawatan) ditunjuk menjadi Pejabat Penghulu pada hari Sabtu (10/09/2022).guna pengelola anggaran desa, ini namanya mismatch jabatan. Ujar Hariandi Bustam, SH selaku Ketua IMO Rohil.
(Foto saat pelantikan Pj penghulu Balam jaya)
Ini dampak utama (kocik tak ondak diaja, dah bosa tanggungkanlah" berkaca dari kasus tata kelola anggaran desa:
"Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggunglah kehancurannya."
Andi menjelaskan, secara akal sehat seorang tukang suntik juga mengurus ibu Hamil dihadapkan mengelola Anggaran APBKep, ini butuh akuntabilitas tinggi,
Kejadian ini jangan dianggap biasa, andi menekankan, ini harus dipertanggungjawabkan, karna berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (serta PP No. 43 Tahun 2014), apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa/penghulu definitif, maka Bupati memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk dan melantik Penjabat (Pj) Penghulu.
PERTAMA, Bupati Sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Daerah , memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk dan melantik Penjabat (Pj) Penghulu.
KEDUA, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) adalah punca permasalahan yang gagal menerapkan prinsip "The Right Man on the Right Place.
Rusaknya Birokrasi daerah bermula dari BKPSDM meloloskan usulan nama Pj hanya kedekatan politik, pertalian darah (Perda). usulan camat, atau sekadar memenuhi syarat formal kedinasan (berstatus PNS), tanpa memverifikasi apakah ASN berlatar belakang medis/kesehatan fungsional tersebut siap secara kapasitas untuk mengelola keuangan negara berskala besar di tingkat desa.Tutup andi.
Penulis : Satria Oyon